Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah
DISUSUN OLEH :

Muammar (121209300)

Dosen Pembimbing :

Safwan Behdadeh, SHI, MSH

FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Ar-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

BAB I

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG

Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat . Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit dan dalam hal yang sangat ekstrim kegagalan pasar akan menyebabkan pasar tidak terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut.

Dalam banyak hal, terjadinya kegagalan pasar disebabkan biaya transaksi pertukaran bukanlah tanpa biaya, misalnya saja, biaya untuk memperoleh informasi, biaya tawar-menawar, biaya untuk melakukan kontrak, biaya dalam perencanaan, dan sebagainya. Bagi konsumen, untuk memperoleh informasi mengenai kualitas suatu jenis barang yang akan dibeli memerlukan biaya yang tidak sedikit , begitu juga mengenai kualitas input yang akan dibeli oleh produsen. Maka dari itu, pemerintah dapat melihat masalah-masalah yang dapat menyebabkan pasar tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Pengertian Kegagalan Pasar

2.      Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pasar     

3.      Adanya Campur Tangan Pemerintah

4.      Tujuan dari campur tangan pemerintah

5.      Bentuk-bentuk campur

BAB II

PEMBAHASAN

KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

A.     KEGAGALAN PASAR

Yang dimaksud dengan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Di sisi lain, pada konteks politik, pemegang modal atau saham menggunakan istilah kegagalan pasar untuk situasi saat pasar dipaksa untuk tidak melayani "kepentingan publik", sebuah pernyataan subyektif yang biasanya dibuat dari landasan moral atau sosial. Atau dapat dikatakan kegagalan pasar adalah dimana suatu pasar tidak dapat menjalankan secara sempurna sesuai dengan fungsi awal sebagai pasar dan situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan ketidakseimbangan.[1]

Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor dibawah ini, yaitu :

1.      Adanya Common goods (Barang Bersama)

Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. Untuk beberapa jenis barang , hak pemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat , misalnya saja sebidang padang rumput milik desa dan sebagainya.

Masalah yang ditimbulkan dalam kasus kekayaan bersama ada 2 faktor yaitu :indivisibility dan jumlah kelompok masyarakat. Adanya indivisibility menyebabkan suatu kekayaan tidak dapat diberikan hak pemilikannya kepada setiap anggota kelompok. Apabila jumlah kelompok hanya dua orang , maka diantara kedua orang itu akan dapat dibuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan kekayaan tersebut secara optimal akan tetapi apabila anggota kelompok semakin banyak maka biaya untuk memperoleh persetujuan menjadi semakin besar dan mahal .

Dalam hal kekayaan bersama, apabila seseorang merasakan manfaat dan bersedia menanggung biaya tanpa harus ikut menanggung free riders . Free riders adalah suatu sikap yang tidak menyatakan dengan sebenarnya manfaat suatu barang atau jasa dengan maksud agar ia dapat memanfaatkan barang tersebut tanpa harus membayarnya atau tanpa ikut menanggung biaya pengadaan barang atau jasa tersebut.

Selain perlunya campur tangan pemerintah dalam mengatur kekayaan bersama , pemerintah juga harus menetapkan sistem pembayaran yang sifatnya dipaksakan karena jelas setiap individu tidak bersedia untuk menanggung biaya. Setiap pembayaran paksaan tersebut adalah yang umumnya disebut pajak.

2.      Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar

Alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar oleh karena adanya monopoli, atau adanya usaha yang mempunyai biaya marjinal yang selalu menurun , dan adanya usaha yang mempunyai biaya marginal nol. Mekanisme pasar dapat melakukan alokasi factor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna oleh karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antar motivasi pengusaha dan tingkat produksi yang oleh masyarakat dianggap efisien .

3.      Adanya barang publik

Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah, barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama : yaitu penggunaanya tidak bersaingan dan tidak diterapkan prinsip pengecualian. Oleh karena itu, pihak swasta tidak mau menghasilkan barang public murni, maka pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan masyarajkat dapat ditingkatkan .

4.      Adanya eksternalitas

Eksternalitas adalah dampak tidak langsung baik dampak menguntungkan maupun merugikan- yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak adanyan kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Jadi ada dua syarat terjadinya eksternalitas, yaitu :

·         Adanya pengaruh dari suatu tindakan.

·         Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima.

5.      Adanya pasar tidak lengkap

Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Karena ada jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar oleh masyarakat. Kondisi seperti ini yang disebut pasar tidak lengkap.

6.      Adanya kegagalan informasi

Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta , misalnya saja prakiraan cuaca. Para petani, pelaut, sangat membutuhkan informasi mengenai prakiraan cuaca , akan tetapi tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi mengenai prakiraan cuaca. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.[2]

B.     CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

Bedasarkan kelemahan-kelemahan dari mekanisme pasar seperti yang telah diterangkan, setiap pasar membutuhkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan keteguhan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi.

1.      Tujuan campur tangan pemerintah

·         Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan.

·         Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.

·         Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar dapat mempengaruhi psar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan.

·         Menyediakan barang bersama yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat.

·         Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya.

2.      Bentuk-Bentuk Campur Tangan Pemerintah

·         Membuat Peraturan-peraturan

`Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya peraturan mengenai syarat kerja pada para pekerja di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin dalam pemberian gaji, upah dan tunjangan lain yang wajar dan tidak menindas. Contoh lain peraturan mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang bertujuan agar industri tidak dikembangkan secara sembarangan, sehingga kegiatan industri ini tidak mengganggu masyarakat sekitar dan menghindari pencemaran udara. Peraturan dibuat oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi, bukan saja terbatas pada kegiatan dan pendirian industri tetapi juga kegiatan ekspor impor, perbaikan lalu lintas, pengembangan perusahaan dan aspek kegiatan ekonomi lainnnya.

·         Menjalankan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan Fiskal adalah Strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Kebijakan Moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank-bank dan mengatur jumlah uang yang beredar. Kedua kebijakan ini sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Perekonomian selalu menghadapi masalah inflasi dan pengangguran, kebijakan ini merupakan tindakan untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pekerjaan.

·         Melakukan Kegiatan Ekonomi Secara Langsung

Dalam kegiatan ekonomi terdapat perbedaan nyata antara keuntungan yang dinikmati oleh orang yang melakukannya (keuntungan pribadi) dan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh (keuntungan sosial). Adakalanya seseorang memperoleh keuntungan yang besar dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan tetapi masyarakat mengalami kerugian. Contohnya adalah kegiatan pendidikan. Pendidikan memberi kemungkinan untung yang besar apabila sepenuhnya dijalankan oleh pihak swasta, sedang pada masyarakat merupakan kerugian karena biaya yang besar dalam memperoleh pendidikan. Tindakan masyarakat menyediakan pendidikan kepada sebagian besar anak-anak yang memerlukan dapat menghindari pengeluaran yang sangat besar untuk pendidikan.[3]

  

BAB III

PENUTUP

A.     KESIMPULAN

Dalam perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengaahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Pemerintah juga harus campur tangan dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi karena sistem pasar tidak dapat melaksanakan alokasi sumber –sumber ekonomi secara efisien. Sehingga roda perekonomian dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan roda perekonomian yang baik pemerintah dapat mensejahterakan masyarakat terutama lapisan masyarakat menengah kebawah.

B.     SARAN

1.      Pemerintah harus berupaya menjalankan fungsinya secara adil, transparansi, dan menyeluruh.

2.      Kebijakan-kebijakan/ program ekonomi hendaknya sesuai dengan kondisi masyarakat.

3.      Kegagalan pasar merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah untuk dapat memperbaiki ekonomi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Mangkoesoebroto, Guritno.2001.Ekonomi public. 

Kanisius.Gilarso.2003.Pengantar ilmu ekonomi mikro.Graha ilmu.Yogyakarta.

http://akun-umum.blogspot.com/2013/04/kegagalan-pasar-dan-campur-tangan.html

---

[1] Gilarso,Kanisius.Pengantar ilmu ekonomi mikro.Yogyakarta.Graha ilmu.2003

[2] Guritno,Mangkoesoebroto.Ekonomi public.2001 

[3] http://akun-umum.blogspot.com/2013/04/kegagalan-pasar-dan-campur-tangan.html